1. Pejabat yang memperoleh kuasa Negara untuk mengadakan utang piutang Negara adalah ?
A. Menko perekonomian
B. Mentri keuangan
C. Menko kesehatan rakyat
D. Mentri terkait penggunaan anggaran
Jawab : B
2. Berdasarkan amendemen ke empat UUD 45, badan pemeriksa keuangan menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan Negara kepada ?
A. Dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah sesuai kewenangannya
B. Presiden
C. Ketua MPR
D. KPK
Jawab : A
3. Pengertian keuangan Negara dalam arti sempit?
A. Uang Negara yang tersedia dalam rekening pemerintah di bank
B. Keuangan Negara yang di urus langsung oleh pemerintah melalui APBN
C. Keuangan Negara dalam bentuk uang dan dalam bentuk barang
D. Hak dan kewajiban pemerintah dalam bidang keuangan
Jawab : B
4. Yang di maksud bendahara umum adalah
A. Bendahara yang mengelola uang secara umum
B. Bendahara yang mengelola untuk pembiayayan umum
C. Bendahara yang mengurus pembendaharaan Negara baik penerimaan maupun pengeluaran
D. Bendahara yang mengelola uang milik Negara dan uang milik pihak ke tiga yang ada dalam penguasaan Negara
Jawab : C
5. Dalam pengelolahan barang milik Negara di kenal adanya fungsi logistic yaitu?
A. Sistem perencanaan dan pengadaan barang
B. Sistem pengolahan barang mulai perencanaan , pengadaan , penyimpanan penyaluran sampai pengawasan barang
C. Sistem distribusi barang yang akan di gunakan
D. Sistem pengolahan barang yang dipakai termaksuk pemeliharaan
Jawab : B
6. Berikut ini adalah tujuan utama pengaggaran, kecuali ?
A. Stabilitas fiskal makro
B. Alokasi sumber daya sesuai pioritas
C. Pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien
D. Dasar untuk menentukan aktifitas organisasi
Jawab : D
7. Bendahara uang bertugas melakukan pengurusan uang yaitu menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang. Yang di maksud dengan uang di sini adalah?
A. Uang Negara yang ada pada bendahara dan bank
B. Uang dan barang yang dapat di nilai dengan uang
C. Uang milik Negara , surat berharga dan uang pihak ketiga yang di kuasai Negara
D. Uang dan hak-hak Negara yang dapat di nilai dengan uang
Jawab : C
8. Setelah melakukan pengujian, penelitian dan pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran termaksuk tagihan , ordonator berwenang menerbitkan dokumen berupa?
A. Kuintansi penerimaan atau pembayaran
B. Surat perintah membayar(SPM) dan / atau surat tagihan
C. Surat keterangan keabsah tagihan
D. Pegawai negri atau suwasta dan badan hukum
Jawab : B
9. Program yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong maupun mengatur kegiatan pembangunan yang di laksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari kegiatan yang berupa ?
A. Kerangka investasi pemerintah
B. Kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah
C. Kerangka regulasi
D. Kerangka pelayanan umum
Jawab : C
10. Penyusunan anggaran di kelompokkan menurut program-program, selanjutnya di rinci ke dalam kegiatan-kegiatan disertai anggaran dan indicator keberhasilan. Hal ini di lakukan dalam rangka
A. Menyusun anggaran terkendali
B. Menyusun anggaran berimbang
C. Penyusunan anggaran berbasis kinerja
D. Menyusun prioritas pengaggaran kegiatan
Jawab : C
11. Anggaran untuk membiyayai pengeluaran yang sifatnya mendesak atau tidak terduga di sediakan dalam bagian anggaran tersendiri dan di atur dengan?
A. Keputusan presiden
B. Peraturan pemerintah
C. Undang-undang
D. Keputusan menteri yang bersangkutan
Jawab : B
12. Penetapan kebijakkan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Negara menjadi wewenang :
A. Mentri Negara/ kepala lembaga yang bersangkutan
B. Presiden
C. DPR melalui persetujuannya
D. Mentri keuangan
Jawab : D
13. Bendahara menerima / mengeluaran tidak di perkenakan melakukan kegiatan antara lain perdagangan , perkejaan pemborongan dan penjualn jasa larangan ini berlaku?
A. Untuk kegiatan yang ada kaitan langsung dengan jabatannya
B. Apabila di kwatirkan akan terjadi KKN
C. Baik secara langsung maupun tidak langsung
D. Apa bila kegiatan itu dapat menggangu pelaksanaan tugasnya sebagai bendahara
Jawab : C
14. Penggunaan anggaran dalam melaksanaan kegiatannya berwenang antara lain untuk, kecuali?
A. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
B. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan
C. Menyediakan anggaran untuk pembayaran atas tagihan yang msuk
D. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN
Jawab : C
15. Penyelesaianutang Negara yang timbul akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian yang di tetapkan oleh mentri keuangan untuk piutang Negara yang tidak di sepakati sebesar?
A. Lebih dari 10 miliar sampai dengan 50 miliar
B. Tidak lebih dari 10 miliar
C. Tidak lebih dari 50 miliar
D. Tidak lebih dari 100 miliar
Jawab : B
16. Berkenaan dengan masa hak tagih mengenai utang atas beban Negara, di tentukan bahwa?
A. Dapat di tagihkan kapanpun sejak utang tersebut jatuh tempo
B. Kadaluwarsa setelah sepuluh tahun sejak utang tersebut jatuh tempo
C. Kadaluwarsa setelah lima belas tahun sejak utang tersebut jatuh tempo
D. Kadaluwarsa setelah lima tahun sejak utang tersebut jatuh tempo
Jawab : D
17. Berkaitan dengan utang Negara atau tagihan pihak ketiga kepada Negara barang milik Negara ?
A. Dapat diserahkan kepada pihak lain sebagai pihak pembayaran
B. Hanya dapat di gadaikan atau di jadikan jaminan utang
C. Di larang diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran
D. Hanya dapat diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran dengan izin mentri keuangan
Jawab : C
18. Badan layanan umum (BLU) di bentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kekayaan BLU tersebut merupakan
A. Kekayaan Negara yang di pisahkan
B. Hasil usaha BLU dari kegiatan pelayanan umum
C. Kekayaan Negara yang tidak di pisahkan
D. Modal usaha BLU tersebut
Jawab : C
19. Pengenaan ganti rugi terhadap bendahara di tetapkan oleh
A. Atasan langsung bendahara
B. Badan pemeriksaan keuangan
C. Mentri/ pimpinan lembaga terkait
D. Mentri keuangan selaku bendahara umum Negara
Jawab : B
20. Pemanfaatan dana yang menganggur untuk peningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan dalam undang-undang perbendaharaan
A. Merupakan keharusan yang di lakukan oleh otorisator
B. Merupakan tindakan mengandung resiko tinggi
C. Merupakan salah satu fungsi perbendaharaan
D. Merupakan kewenangan mentri/pimpinan lembaga
Jawab : C
Tidak ada komentar:
Posting Komentar